Fakta yang Harus Diketahui tentang BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Metode jaminan sosial nasional yang berlaku di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara mau menentukan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

 

BPJS Kesehatan merupakan metode yang seharusnya dicontoh seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah berada di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Pemerintah sudah menentukan sasaran pencapaian supaya seluruh warga negara Indonesia mempunyai BPJS kesehatan pada tahun 2019. Hal ini layak dengan pasal 14 UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Iuran dibayar layak dengan tingkat manfaat yang didapatkan. Disediakan pula program Bantuan Iuran khusus warga miskin. Meski demikian, masih banyak aduan dari pengguna BPJS Kesehatan.

 

Keluhan yang sempat diterima oleh Yayasan Institusi Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai BPJS Kesehatan antara lain penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS, kesulitan prosedur, pengobatan yang tidak tuntas, pelayanan dokter yang tidak optimal, antrean yang panjang pada fasilitas kesehatan penerima BPJS seperti unit gawat darurat di rumah sakit, serta tidak dibayarkan. Untuk menerima pelayanan BPJS secara optimal, berikut sebagian fakta perihal BPJS Kesehatan yang perlu dikenal:

 

  • Tidak sebagaimana asuransi swasta yang biasanya mempunyai batasan dan syarat sebagian macam penyakit, BPJS Kesehatan dirancang untuk menanggung seluruh macam penyakit. BPJS Kesehatan akan menanggung member BPJS dari seluruh level usia dan seluruh tingkat keparahan penyakit yang diderita.
  • Besaran premi yang dibayarkan bukan berdasarkan usia, riwayat kesehatan, atau tingkat penyakit yang diderita, tapi berdasarkan fasilitas kesehatan yang dirasakan. Fasilitas ini terbagi menjadi kelas I sampai kelas III.
  • BPJS Kesehatan menganut pola rujukan berjenjang, sehingga pasien tidak bisa bebas memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang diharapkan. Pertama, pasien seharusnya berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan puskesmas, klinik, atau dokter praktik perorangan yang berprofesi sama dengan BPJS. Kemudian, jika fasilitas kesehatan hal yang demikian tidak cakap mengobati, karenanya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau sekelas rumah sakit.
  • Keterbatasan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berprofesi sama dengan BPJS, membikin pasien BPJS Kesehatan seringkali seharusnya mengantre untuk menerima pelayanan. Meski demikian, kini sudah kian banyak dokter dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
  • Biaya pengobatan dan pemeriksaan lab juga termasuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Pasien tidak perlu membayar lagi untuk layanan hal yang demikian, asalkan tetap layak dengan prosedur atau ketetapan BPJS kesehatan yang berlaku. BPJS tidak akan menanggung tarif pemeriksaan pensupport atas permintaan pasien sendiri tanpa indikasi atau tidak layak diagnosis penyakit yang dikasih dokter.
  • Penarikan tarif terhadap pasien BPJS berlaku jika peserta minta fasilitas lebih tinggi dari hak yang seharusnya didapatkan. Semisal, saat pasien minta kelas perawatan lebih tinggi dari hak yang dimilikinya. Untuk itu, pasien perlu memberitahukan hal hal yang demikian terhadap pihak BPJS Kesehatan dan petugas rumah sakit jika saat dirawat hendak menggunakan kelas yang lebih tinggi dari premi yang dibayar ke BPJS.

 

Penting untuk mempelajari prosedur mendapat pelayanan optimal dari BPJS Kesehatan. Selain itu, jangan lupa memenuhi kewajiban membayar premi tiap-tiap bulan supaya tidak ada halangan saat berobat.